Perizinan Usaha & Ragam Bentunya

Dalam mempertahankan hidup manusia melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Beragam yang mereka lakukan mulai dari berjualan barang sampai berjualan jasa, berbentuk pribadi atau pun kelompok. Usaha-usaha ini sah-sah saja karena telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 2 yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Jadi jelaslah pemerintah memberikan hak pada tiap warga negara untuk melakukan berbagai bentuk usaha. Untuk menertibkan usaha ini pemerintah membentuk suatu badan yaitu BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). BKPM bertugas sebagai penghubung antara dunia usaha dengan pemerintah, misalnya memberikan bentuk izin usaha.

Pada tahun 2009 BKPM statusnya dikembalikan menjadi Kementrian dan wajib melapor pada presiden. Dengan demikian sasaran lembaga ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang besar namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran.Oleh karena itu untuk memberikan izin usaha dalam bentuk izin usaha apa pun BKPM lebih selektif baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian para pengusaha tidak semena-mena dalam melebarkan sayapnya demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kerugian yang dialami lingkungan sekitarnya. Adapun izin usaha yang dikeluarkan pemerintah yang berhubungan dengan usaha perdagangan yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha). SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Adapun kewajiban pemilik atau pemegang SIUP adalah melapor apabila perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan perdagangan atau menutup perusahaan disertai dengan pengembalian SIUP, melapor kepada kepalaa kantor wilayah departemen perdagangan setempat mengenai pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan dan penghentian kegiatan atau penutupan cabang atau perwakilan perusahaan. Sedangkan SITU dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kotamadya sepanjang ketentuan undang-undang gangguan (hider ordonnatie) mewajibkannya.

Dengan adanya kepengurusan bentuk izin usaha ini akan terhindar dari berbagai pengeksploitasian yang merugikan masyarakat kecil. Selain itu ada dinamisme antara pengusaha tidak ada lagi kesenjangan dan mengurangi pengangguran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *